nusakini.com--Jika kita membesarkan generasi muda dengan konflik, saya khawatir mereka akan merasa nyaman dengan konflik dan tidak paham apa artinya dialog. Demikian disampaikan Menlu RI di hari kedua, Selasa (11/7). Pertemuan ke 44 Dewan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota OKI (OIC Council of Foreign Ministers/CFM).  

Dalam pertemuan debat umum khusus mengenai Pemuda dan Perdamaian," Menlu kembali menyapaikan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai dialog, toleransi dan saling menghargai perbedaan. 

Menlu menekankan bahwa semua negara OKI memiliki kewajiban untuk meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. "Jika anak-anak dibiasakan dengan kekerasan maka mereka akan tumbuh menjadi manusia yang penuh dengan kekerasan. Jika anak-anak hanya melihat senjata, maka saya khawatir anak-anak akan berkeyakinan bahwa senjata akan dapat menyelesaikan semuanya," tegasnya. 

Lebih lanjut Menlu menyampaikan bahwa kondisi kondusif harus diciptakan oleh negara-negara OKI agar generasi muda dapat tumbuh lebih baik. Selain kondisi kondusif, kerja sama OKI yang terpusat pada pendidikan untuk anak-anak muda juga perlu ditingkatkan, salah satunya terkait entrepreneurship. Menlu juga mendorong agar negara-negara anggota OKI dapat mengimplementasi OIC-2035 program aksi khususnya terkait peningkatan kapasitas bagi generasi muda.  

Pertemuan tahunan para Menlu negara OKI tersebut telah mengesahkan sekitar 120 Resolusi mengenai berbagai isu, baik isu-isu di bidang politik dan keamanan maupun ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa resolusi hasil yang menjadi perhatian Indonesia terkait resolusi mengenai kawasan Asia Tenggara, seperti resolusi mengenai isu Rohingya dan resolusi situasi di Filipina Selatan. 

• Menlu RI Akan Kunjungi Senegal Guna Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret dengan Sejumlah Negara Afrika
• Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
• Begini Pesan Menlu RI Saat Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Amman Jordan
• Menlu RI: Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi & Keadilan Sosial
• Menlu RI: DK PBB Harus Perkokoh Respons dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Melalui resolusi mengenai Rohingnya, Indonesia terus mendorong pentingnya OKI memberikan kontribusi positif terhadap upaya untuk mencari solusi jangka panjang di Rakhine State. Secara khusus, Indonesia mendorong agar OKI mendukung Pemerintah Myanmar dalam melakukan proses perdamaian di Rakhine State, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan serta peningkatan kapasitas. 

Terkait resolusi mengenai Filipina Selatan, Indonesia secara khusus mendorong OKI dan masyarakat internasional untuk memprioritaskan bantuannya kepada proses perdamaian di Filipina Selatan agar tidak terganggu dengan adanya ancaman keamanan berbagai kelompok teroris di kawasan. Indonesia juga menekankan bahwa ancaman keamanan dan teror di Mindanao telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan dan global. 

Selain kedua resolusi tersebut juga diadopsi resolusi mengenai tindak lanjut dari inisiatif Indonesia terkait pembentukan Contact Group on Peace and Conflict Resolution yang menyepakati untuk segera menyelesaikan penyusunan Terms of Reference (TOR) contact group tersebut.

Disamping itu, Indonesia juga telah menggagas dikeluarkannya resolusi terkait pentingnya kerjasama seluruh negara OKI pada forum OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF). Resolusi IBRAF tersebut diusulkan Indonesia yang selalu memajukan peran penting media sebagai salah satu pilar demokrasi, serta merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam upaya memerangi terorisme melalui pengelolaan berita yang positif dan konstruktif. 

Di sela-sela KTM OKI, Menlu RI telah melakukan 17 pertemuan, antara lain dengan Palestina, Pakistan, Kyrgysztan, Uzbekistan, Tajkistan, Mesir, Qatar, Pantai Gading, Gambia, Kuwait, Bangladesh, Guniea, Suriname, Niger, Iran, Sekjen OKI, dan juga dengan Commissioner General dari UNRWA.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, selain peningkatan kerja sama bilateral juga secara khusus dibahas mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB, kerja sama teknis, serta upaya untuk meningkatkan mekanisme kerja OKI agar lebih transparan, demokratis, dan inklusif. (p/ab)